:: Selamat datang diKabupaten Gunungkidul ::
Selamat Datang di Kabupaten Gunungkidul

.:: Berita Daerah ::.
Gabungan pengusaha konstraktor nasional (Gapeknas) Gunungkidul menyatakan perang tindakan lelang secara dlosoran. karena dengan proses ini, penawaran nilai proyek terlalu rendah. sehingga berpengaruh buruk terhadap kualitas proyek yang dikerjakan. "Terus terang kami sangat prihatin dengan masalah ini. Meskipun diberbagai wilayah masih terjadi, tetapi Gapeknas Gunungkidul akan perangi proses lelang sepeerti ini. Untuk bisa mendapatkan pekerjaan pengusaha kontraktor wajar menawar dengan harga rendah, tetapi harus realistis, tidak hanya sekedar mendapat pekerjaan," kami Ketua Umum Kursiswanto AMD didampingi sekretarisnya Dangang Ardiyanto di sela-sela penerimaan SK DPD Gapeknas DIY tentang susunan kepengurusan Gapeknas Gunungkidul, di Wonosari Sabtu (16/10).
Pihaknya mengakui, dengan anggota Gapeknas di Gunungkidul yang mencapai 30 orang anggota, menuntut persaingan ketat untuk mendapat pekerjaan proyek yang jumlahnya cenderung berkurang.
"Sebagaimana di Gunungkidul ini, jumlah proyek semakin berkurang. Padahal pengusaha konstraktor ini tetap ingin pekerjaan. Meskipun begitu lelang dlosoran harus dicegah," tambahnya.
Untuk mendapatkan proyek, pihaknya berpesan pada anggotanya untuk tidak berkutat dengan proyek lokal Gunungkidul. Karena dimulai tahun 2010 dan akan terus berlanjut di tahun-tahun selanjutnya, pelaksanaan lelang di suatu wilayah sudah menggunakan internet dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). "Dengan LPSE menuntut pengusaha konstraktor harus menyesuaikan diri dan bersikap profesional," pintanya.
Sebab dengan proses lelang LPSE, seorang pengusaha kontraktor Gunungkidul bisa menjelajah dan melakukan penawaran proyek di berbagai wilayah di Indonesia.
Hal yang sama juga diharapkan Ketua Gapeknas DIY Muhayat SPd agar anggotanya bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk mendapatkan proyek.
"Disinilah menuntut profesional. Dengan LPSE kita bisa terhindar lelang dlosoran. Selain itu, kita juga tidak bisa ketemu dengan tim pengadaan sehingga bisa dihindarkan aksi pendekatan pribadi untuk mendapatkan proyek," tambahnya.
Sikap profesional dengan terus membuka situs internet untuk mengetahui LPSE, akan terhindar pengusaha kontraktor suatu kabupaten justru hanya jadi penonton pelaksanaan proyek didaerahnya sendiri.
"Dengan jumlah anggota Gapeknas di DIY yang mencapai 275 orang, mengharuskan terus mengikuti teknologi informasi. Jika tidak, jangan harap bisa mendapatkan pekerjaan," imbuh Muhayat.
Sesuai dengan SK Gapeknas DIY nomor 038/Gapeknas-DIY/x/2010 yang ditandatangani ketua DPD Gapeknas DIY masa bakti tahun 2010 -2015 ketua umum Dimas Kursiswanto Amd, ketua Ristanto dan Sidik Waluyo, sekretaris Danang Ardiyanto dan F Untari Prihantini, bendahara Supriyanta dan Ardi Supriyono. Bidang advokasi dan hukum Andreas Gatot Wibowo SH, Agus Haryanto dan Wasto. Bidang organisasi dan rekruitmen anggota Suparyana SE dan Triyanto, bidang komunikasi dan Informasi Idayanto dan Tugiran sedang humas Joni Ritwantoro dan Darmini.
| dibaca 1631 kali | 00/00/0000 00:00 WIB
Total Konten : -
Halaman